LIPUTAN MEDIA SUMATERA Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan 38 muara sungai yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan infrastruktur sumber daya air serta pengurangan risiko banjir dan sedimentasi di kawasan hilir. Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, setiap muara memiliki karakteristik berbeda.

Seingga, membutuhkan pendekatan teknis yang spesifik, baik dari sisi morfologi sungai, tingkat sedimentasi, maupun pengaruh pasang surut.

“Sebagian besar muara yang terdampak membutuhkan penanganan menggunakan kapal keruk (dredger), terutama untuk muara sungai besar yang mengalami pendangkalan berat akibat sedimentasi pascabencana,” ujar Dody, dalam keterangannya, Sabtu (21/2/2026). Dari total 38 muara yang terdampak, sebanyak 25 muara merupakan kewenangan nasional dan 13 muara kewenangan provinsi.

Seluruh muara tersebut ditangani secara terintegrasi oleh Kementerian PU bersama pemerintah daerah dalam rangka percepatan penanganan pascabencana. Hingga 16 Februari 2026 pukul 15.00 WIB, progres rata-rata penanganan muara telah mencapai 35,5 persen. Untuk muara kewenangan nasional, progres mencapai sekitar 40 persen, sedangkan muara kewenangan provinsi sebesar 31 persen. Seluruh pekerjaan ditargetkan selesai paling lambat Oktober 2027.

Sistem Aliran Sungai Lancar Percepatan penanganan muara ini dilakukan untuk menjaga kelancaran sistem aliran sungai dari hulu hingga hilir. Dalam pelaksanaannya, Kementerian PU berkoordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Kuala yang dibentuk oleh Menteri Pertahanan (Menhan) guna mempercepat pendalaman dan normalisasi muara di wilayah terdampak.

Penanganan dilakukan secara bertahap dan terkoordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta unsur pertahanan untuk memastikan efektivitas intervensi teknis di setiap lokasi. Langkah teknis yang dilakukan meliputi pengerukan sedimentasi dan pendalaman alur muara menggunakan ekskavator standar long arm, ekskavator amphibi, alat berat berbasis ponton, serta kapal keruk (dredger) sesuai kondisi lapangan. Selain itu, dilakukan normalisasi alur sungai, penguatan tebing, dan pembangunan infrastruktur pengendali sedimen seperti sabo dan struktur pengaman muara lainnya.

Intervensi difokuskan pada muara-muara kunci yang berperan dalam mendukung pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat di kawasan pesisir dan hilir sungai. Kementerian PU menegaskan percepatan penanganan muara merupakan bagian dari strategi mitigasi bencana berbasis infrastruktur untuk memperkuat ketahanan wilayah terhadap cuaca ekstrem dan perubahan iklim sekaligus melindungi masyarakat di kawasan terdampak.