Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera (Satgas PRR) Muhammad Tito Karnavian mengatakan sejak tahap awal penanganan, pemerintah telah melakukan mobilisasi personel secara besar-besaran melalui koordinasi nasional.

“Mobilisasi dari awal yang dilakukan oleh pemerintah itu sudah mobilisasi nasional yang dipimpin langung Bapak Presiden. totalnya saat itu mencapai sekitar 92 ribu personel dari semua kementerian dan lembaga, belum termasuk relawan non-pemerintah.

Memasuki fase rehabilitasi, jumlah personel disesuaikan dengan kondisi yang semakin terkendali. Data Satgas PRR pada 31 Maret 2026 mencatat 23.618 personel lintas kementerian/lembaga dan sekolah kedinasan masih bertugas di wilayah terdampak bencana.

Keterlibatan relawan lintas lembaga ini terlihat nyata dalam berbagai sektor pemulihan. Pembangunan hunian sementara (huntara) menjadi salah satu contoh nyata kolaborasi tersebut. Selain dikerjakan oleh pemerintah melalui BNPB, Kementerian PU, dan dukungan TNI-Polri, pembangunan juga melibatkan berbagai organisasi masyarakat dan lembaga filantropi seperti Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, serta berbagai yayasan kemanusiaan lainnya. Hingga 31 Maret 2026, progres pembangunan huntara telah mencapai sekitar 84 persen, dengan 16.360 unit huntara telah selesai dibangun di tiga provinsi terdampak. Capaian ini mempercepat relokasi penyintas dari tenda ke hunian yang lebih layak.

Kerja bersama tersebut juga mendorong percepatan pemulihan infrastruktur. Akses jalan nasional dan jembatan nasional kini telah terbuka sepenuhnya secara fungsional, sehingga distribusi logistik tidak lagi terhambat. Di sisi lain,Jembatan-jembatan darurat yang dibangun oleh TNI, Polri, dan kementerian teknis menjadi penghubung vital bagi wilayah yang sebelumnya terisolasi.

Sementara itu, pembersihan lumpur yang menjadi tantangan utama di wilayah terdampak menunjukkan progres signifikan. Dari ratusan titik yang terdampak, sebagian besar telah berhasil dibersihkan dan mendukung percepatan aktivitas masyarakat. Kemendagri turut menerjunkan Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) dalam 3 gelombang untuk membantu pembersihan lumpur.

Pemulihan layanan dasar juga berjalan cepat. Listrik telah pulih di hampir seluruh wilayah, jaringan komunikasi kembali aktif, serta fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas telah kembali melayani masyarakat.

Capaian ini berdampak langsung pada penurunan jumlah pengungsi. Dari kondisi awal yang mencapai lebih dari 2,1 jiwa pada Desember 2025, kini tercatat 36 kepala keluarga yang masih berada di tenda dan terus ditangani secara bertahap.

Satgas PRR memastikan semangat gotong royong akan terus dijaga hingga seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai, termasuk pada tahap pembangunan hunian tetap dan normalisasi lingkungan yang masih berjalan.