Wakil Ketua Komisi VIII DPR Fraksi PDI-P Abidin Fikri mendesak pemerintah melakukan langkah taktis dan terintegrasi untuk melakukan rehabilitasi maupun rekonstruksi korban bencana banjir dan longsor di Sumatera.

Abidin mengatakan, penanganan rekonstruksi dan rehabilitasi bencana harus terintegrasi sejauh mungkin, dan terhindar dari ego sektoral kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Menurutnya, penanganan cepat ini penting, mengingat jutaan warga sudah hidup tanpa rumah yang layak lebih dari sebulan. Adapun berdasarkan data terakhir pemerintah, bencana Sumatera mengakibatkan setidaknya 238.783 rumah rusak dan 29 desa hilang.

ujar Abidin dalam keterangannya

“Kehidupan mereka harus diperhatikan secepatnya karena hari demi hari situasinya akan memprihatinkan jika tidak segera memiliki hunian tetap. Negara tidak boleh lambat, apalagi lalai memberikan perlindungan terhadap mereka,” data kerusakan yang dimiliki pemerintah tidak hanya berhenti di meja rapat, namun ditindaklanjuti dengan kebijakan strategis.

Lalu, Abidin mendorong pemerintah memastikan kecukupan anggaran untuk merealisasikan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi ini agar proses pemulihan tidak terkatung-katung. Selain itu, kata dia, pemerintah juga harus terus menyisir pendataan para korban bencana.

Sebab, melihat luasnya wilayah bencana, dimungkinkan ada hambatan-hambatan saat proses pendataan di lapangan.

“Pendataan tidak cukup sekali. Manfaatkan teknologi dalam upaya pemetaan sekaligus proses rehabilitasi sehingga warga bisa kembali menjalani kehidupan lebih aman sekaligus dana yang digelontorkan juga tepat sasaran,”

katanya. Lebih jauh, Abidin meyakini kecepatan dalam pemulihan korban bencana juga membangun kembali mental para penyintas agar tidak terus terpuruk. Dia berharap psikologi para korban dapat segera membaik, sehingga mereka memiliki keyakinan dan kepercayaan diri untuk bisa hidup kembali normal.

Sebab, menurut Abidin, dengan pulihnya kehidupan korban, maka roda perekonomian juga kian bergeliat demi terbangunnya tatanan sosial, dan mencegah terjadinya potensi negatif seperti kemiskinan ataupun kriminalitas.

“Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera memang tidak enteng. Butuh kebijakan kuat dan anggaran besar. Untuk itu, pemerintah tidak boleh bekerja sendirian, tapi merangkul swasta, pengusaha, akademisi, tokoh dan masyarakat sendiri,”